Utilisasi Kapasitas dan Jaringan dalam
Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berribu-ribu
pulau, antara pulau satu dengan pulau yang lain memiliki keunggulan berbeda,
hal tersebut menyebabkan adanya disparitas (ketimpangan) spasial antar wilayah
yang dapat memacu perbedaan kesejahteraan antar wilayah. Konsep
kawasan andalan merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah
untuk mempersempit kesenjangan regional yang dilakukan berdasarkan potensi yang
dimiliki oleh setiap wilayah. Kebijakan konsep kawasan andalan akan diatur dan
dikelola oleh pemerintah daerah beserta masyarakat daerahnya sehingga, otonomi
daerah akan memegang peranan yang sangat penting. Otonomi daerah
seperti yang terjadi sekarang ini, sebenarnya memberikan keuntungan bagi setiap
daerah untuk mengembangkan kemampuan daerahnya, baik kemampuan dalam sektor industri,
pariwisata, pertanian maupun jasa.
Dalam pengembangan
suatu wilayah, terdapat tiga unsur utama yang harus
dipertimbangkan baik sebagai masukan
maupun unsur arahan produk rencana, yaitu penduduk sebagai penghuni yang akan
mendapatkan manfaat atau dampak dari pembangunan, kegiatan penduduk dan
ruang bermukim yang nyaman bagi penduduknya. Disamping ketiga unsur tersebut, sebenarnya
terdapat unsur ke empat yang tidak dapat diabaikan, yaitu infrastrukur. Meskipun
hanya bersifat sebagai pendukung, infrastruktur memiliki posisi yang amat penting
bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah.
Kegiatan
penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi
tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur
yang memadai. Sebagai contoh, kegiatan perekonomian penduduk suatu wilayah
mungkin dapat ditampung pada ruang-ruang yang berupa sarana perekonomian,
seperti kawasan perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki oleh wilayah tersebut,
tetapi tanpa dukungan penyediaan jaringan infrastruktur yang baik, seperti
jaringan jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase dan sanitasi, kegiatan
tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah
yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong
peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut,
yang berakibat pada peningkatan
kesejahteraan penduduknya.
Salah satu kegiatan perekonomian
masyarakat adalah sektor industri. Kegiatan industri untuk negara yang sedang
berkembang seperti: Indonesia akan lebih difokuskan pada industri
kecil-menengah. Industri kecil-menengah pada negara yang sedang berkembang
masih membutuhkan perhatian dan campur tangan dari pihak pemerintah maupun
pihak swasta. Industri kecil-menengah apabila dikembangkan secara optimal akan
mampu memberikan nilai lebih bagi daerah untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Kebijaksanaan tersebut juga akan memberikan dampak
positif bagi kehidupan masyarakat yaitu menjadi sumber pendapatan bagi
masyarakat yang secara tidak langsung mampu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.
Pengembangan industri harus menerapkan
metode padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja ataupun mampu merangsang
pertumbuhan-pertumbuhan industri lainnya. Pengembangan industri harus
memperhatikan aspek spatial (keruangan),
sehingga pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan daya saing wilayah
tersebut. Dalam aspek spatial,
terdapat beberapa hal yang berpengaruh, salah satunya adalah infrastruktur atau prasarana yang ada
di daerah tersebut. Infrastruktur memiliki peran yang cukup
signifikan dalam perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur dalam hal ini
meliputi sektor-sektor seperti transportasi (pembangunan jalan misalnya), air
bersih dan sanitasi, listrik, irigasi, serta telekomunikasi, yang merupakan
bentuk fasilitas publik yang memiliki jaringan (network) sebagai fitur
fisik utamanya. Arah perencanaan dan pembangunan spatial akan berorientasi tidak hanya
pada pemerataan kepadatan penduduk, melainkan pada sumber-sumber potensi
pembangunan yang ada di masing-masing daerah dan juga melihat pada kemampuan
interaksi dan saling ketergantungan antar daerah.
Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan
nasional. Kabupaten Purbalingga adalah kabupaten yang pro investasi sehingga
perkembangan industrinya cukup pesat, banyak industri-industri yang akhirnya
berkembang di Kabupaten Purbalingga, antara lain: industri knalpot, industri
bulu mata dan rambut palsu, industri sapu glagah, industri pengolahan kayu dan
industri kasur lantai. Industri yang memiliki prospek besar dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Purbalingga adalah industri bulu mata dan rambut palsu. Perkembangan
industri bulu mata dan rambut palsu tidak terlepas dari semakin majunya
perkembangan zaman yang menuntut perempuan selalu tampil cantik dan menawan, bulu
mata dan rambut palsu akan membantu perempuan tampil lebih percaya diri.
Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga memiliki
tingkat ketertarikan terhadap industri yang berbeda-beda, hanya beberapa
kecamatan yang gencar melakukan pengembangan industri. Kurangnya kecamatan yang
tertarik terhadap pengembangan sektor industri merupakan persoalan baru yang
akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Umumnya
kecamatan yang belum melakukan kegiatan industri dipengaruhi oleh kurangnya sarana
prasarana (infrastruktur) untuk mendukung kegiatan industri tersebut. Kegiatan
industri akan lebih optimal jika industri tersebut mampu mendayagunakan
infrastruktur-infrastruktur yang ada di sekitarnya.
Perkembangan industri bulu mata dan rambut palsu di Kabupaten
Purbalingga memiliki multiplier effect bagi
aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti: mulai bermunculannya area kost untuk
tenaga kerja, rumah makan, toko busana bahkan bengkel motor. Adanya multiplier effect dari kegiatan industri
akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi industri, yang
secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Interdependensi
infrastruktur dalam kawasan industri dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh
dari multiplier effect yang telah
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan industri untuk mendukung kegiatan
pengembangan industri.
Industri yang berkembang di Kabupaten Purbalingga dibedakan
menjadi dua yaitu industri yang penanaman modalnya berasal dari pihak asing
(Korea) dan yang modalnya berasal dari dalam negeri (masyarakat). Untuk
mengetahui pengaruh kapasitas dan jaringan dalam industri bulu mata dan rambut
palsu serta untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat terhadap
infrastruktur yang ada, maka industri yang digunakan adalah industri yang
penanaman modalnya berasal dari masyarakat (home industry). Hal tersebut
disebabkan karena industri yang berasal dari masyarakat akan lebih terlihat
jelas pengaruhnya untuk masyarakat sendiri dibandingkan industri yang penanaman
modalnya berasal dari pihak asing.
Sarana prasarana infrastruktur yang telah dimanfaatkan
secara optimal oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan
industri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur
merupakan aspek dasar, dimana keberadaan infrastruktur dapat mempengaruhi keberlanjutan
sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut, termasuk sektor industri. Upaya
menghadapi tantangan pendayagunaan infrastruktur dalam pengembangan industri
bulu mata dan rambut palsu dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi
tentang provisi dan utilisasi infrastruktur, kapasitas (personal, komunitas
maupun sistem) dan networking supaya
kegiatan masyarakat menjadi lebih inovatif dan produktif.
Kerangka Konseptual
Belajar dari
pembahasan tentang tinjauan pustaka diatas, nampak bahwa penelitian mengenai
utilisasi infrastruktur dalam pengembangan industri bulu mata dan rambut palsu
dapat diawali dengan mengidentifikasi kebijakan dan program pembangunan yang
diimplementasikan dalam masyarakat. Kebijakan dan program pembangunan yang
dimaksud adalah kebijakan dan program pembangunan yang terkait industri bulu
mata dan rambut palsu. Berdasarkan kebijakan dan program pembangunan di
Kabupaten Purbalingga, sektor industri merupakan sektor yang tengah
dikembangkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah
bahkan membuka kesempatan bagi investor-investor asing untuk menanamkan
modalnya di sektor industri Kabupaten Purbalingga. Sektor industri bulu mata
dan rambut palsu Kabupaten Purbalingga sebagian besar modalnya berasal dari
investor asing (Korea).
Utilisasi
infrastruktur diharapkan dapat menjadi pendukung utama kebijakan atau program
pembangunan tersebut. Infrastruktur tersebut bisa dikategorikan sebagai public utilities (fasilitas umum) atau
dapat pula dalam kategori public works
(pekerjaan umum). Dalam konteks ini, infrastruktur diletakkan sebagai salah
satu faktor diantara faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam
optimalisasi implementasi kebijakan dan program pembangunan tersebut.
Infrastruktur yang terkait dengan pengembangan industri antara lain:
infrastruktur transportasi, air bersih, energi, telekomunikasi dan sarana
pemasaran. Selain infrastruktur tersebut, dalam kawasan industri juga terdapat multiplier effect (area kost, rumah
makan, bengkel dll) yang mulai bermunculan akibat pengembangan industri. Dalam
penelitian ini, akan dilihat bagaimana masyarakat mendayagunakan
infrastruktur-infrastruktur yang ada (termasuk infrastruktur multiplier effect) untuk mengembangkan
sektor industri bulu mata dan rambut palsu.
Utilisasi infrastruktur akan mempengaruhi kapasitas baik
personal, komunitas maupun sistem dalam wilayah tersebut. Kapasitas personal
terkait dengan keterampilan (skill)
dan pengetahuan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dan program
pembangunan yang diimplementasikan. Kebijakan dan program pembangunan dalam
sektor industri bulu mata dan rambut palsu misalnya kapasitas personal tersebut
bukan hanya tercermin pada keterampilan (skill)
pelaku industri dalam proses industri, tetapi juga usaha pelaku industri dalam
mendayagunakan infrastruktur yang ada secara optimal sehingga hasil industri
akan lebih maksimal.
Kapasitas
komunitas tercermin pada kesediaan pelaku industri menjalin kerjasama,
kesanggupan pelaku industri memberi input dan menerima kritik dari pihak lain,
kesediaan melembagakan trust (rasa
saling percaya), serta kesediaan mengembangkan relasi-relasi sosial yang saling
menguntungkan (reciprocal relationship)
untuk meningkatkan hasil produksi industri. Selanjutnya, kapasitas sistem akan
tercermin pada pengembangan komunikasi, kerjasama dan koordinasi di antara para
pihak yang bertanggung jawab pada implementasi kebijakan dan program pembangunan
industri.
Kapasitas
komunitas dalam industri bulu mata dan rambut palsu akan dilihat dari kemampuan
kelompok masyarakat industri yang terdapat di wilayah tersebut dalam melakukan
pengembangan industri bulu mata dan rambut palsu dengan memanfaatkan
infrastruktur yang ada secara optimal. Kapasitas komunitas juga akan
berpengaruh terhadap networking yang
sedang dan akan dilakukan dalam upaya pengembangan industri. Kapasitas sistem
akan dilihat dari seberapa besar peran stakeholder
dalam pengembangan industri bulu mata dan rambut palsu.
Kebijakan dan program pembangunan juga membutuhkan
jejaring (networking) dan logistik
supaya kegiatan masyarakat menjadi lebih inovatif dan produktif. Jejaring
tersebut berupa relasi-relasi sosial yang dikembangkan oleh anggota masyarakat
dengan pihak luar (lingkungan eksternal) terutama dalam memperoleh berbagai
informasi, menjalin interaksi dan melakukan transaksi yang terkait dengan
pengembangan industri. Sedangkan logistik dibutuhkan untuk mengatur mata rantai
penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang atau material menjadi lebih
efektif, efisien, merata dan tepat sasaran.
Networking dalam industri bulu mata dan rambut
palsu Kabupaten Purbalingga sudah sampai luar negeri, bahkan hasil industri
bulu mata dan rambut palsu ini sudah memiliki pangsa pasar yang cukup besar di
luar negeri. Industri bulu mata dan rambut palsu Kabupaten Purbalingga
merupakan industri bulu mata dan rambut palsu terbesar di Indonesia dan
terbesar kedua di dunia setelah Gwangju, China.
Referensi
Achmad Nurmandi.
(2014). Manajemen Perkotaan: Teori
Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota
Cerdas. Yogyakarta: JKSG
David M. Smith. (1981). Industrial Location An Economic Geographical
Analysis Second Edition. New York: John Wiley&Sons Inc
Ernan R, dkk. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia
Lutfi Muta’ali. (2013). Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan
Normatif-Teknis). Yogyakarta: BPFG UGM
Sunyoto Usman. (2015). Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Tulus Tambunan.
(2001). Industrialisasi di Negara Sedang
Berkembang: Kasus Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar